contoh laporan perjalanan

Contoh Laporan Perjalanan Dinas dalam Berbagai Bidang

Laporan Perjalanan Dinas – Di era modern seperti saat ini, banyak orang menjadi lebih bergantung pada teknologi bahkan untuk aktivitas sehari-hari yang paling umum, seperti berkomunikasi.

Berkirim kabar tak lagi harus menggunakan surat, undangan juga bisa dibuat dalam bentuk digital.

Namun, tidak semua yang digital bisa diaplikasikan untuk semua hal lho, terutama di perusahaan, lembaga, dan kantor-kantor instansi.

Tempat-tempat seperti ini sangat membutuhkan laporan manual mulai dari laporan bulanan hingga laporan perjalanan dinas.

Laporan perjalanan dibuat sebagai cara mendokumentasikan kontak, hasil, keseluruhan pengamatan, serta kesimpulan dari perjalanan tersebut. Berikut adalah beberapa contohnya.

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Rapat Kementerian

contoh laporan perjalanan

Laporan perjalanan dinas sering ditulis dalam format yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan, dengan menggunakan bahasa yang formal, dan memungkinkan informasi mudah diterima oleh orang-orang di dalam perusahaan.

Contoh pertama adalah laporan perjalanan dinas untuk menghadiri undangan rapat lingkup kementerian kesehatan.

LAPORAN PERJALANAN DINAS
RAPAT KOMISI AHLI KESEHATAN INDONESIA
DALAM RANGKA MENETAPKAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS)

DASAR PELAKSANAAN

  • Surat undangan resmi dari Kepala Komisi Ahli Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan pada pada tanggal 22 Februari 2019 dengan nomor undangan 31017/TU.012/H.4/02/2019.
  • Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2019 oleh Direktur Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan dengan nomor surat 756/TU.031/L.3/02/2019.

TUJUAN

  • Membahas 22 jenis PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis), terutama yang menjadi prioritas.
  • Membahas lebih lanjut mengenai vaksin Rabies yang memenuhi syarat dan bermutu baik.
  • Memperhitungkan resiko dari rencana pengambilan sapi dan daging sapi dari negara Meksiko.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

  • Waktu pelaksanaan adalah Hari Selasa s/d Jumat, tanggal 25 s/d 28 Februari 2019
  • Tempat pelaksanaan adalah di Hotel Santika Premiere Malang yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.79, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

PELAKSANA TUGAS

Nama                : drh. Malik Adnan Hanafi
Jabatan            : Dokter Hewan Madya
NIP                   : 19930519 198902 1 001
Pangkat            : Pembina/ IV a

Nama                : drh. Rian Permana
Jabatan            : Dokter Hewan Muda
NIP                   : 19990412 200701 1 003
Pangkat            : Penata/ III c

HASIL RAPAT

  • Rapat ini diselenggarakan oleh komisi ahli kesehatan Indonesia yang dihadiri oleh instansi pemerintah pusat, yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, perwakilan dari Otoritas Veteriner Indonesia, Komisi Ahli Lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan, dan perwakilan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Kesehatan Hewan.
  • Agenda hari pertama adalah arahan yang disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan mengenai rapat Komisi ini, dan dilanjutkan dengan diskusi bersama para komisi ahli yang diundang. Berdasarkan hasil diskusi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  • Komisi Ahli yang ada di dalam Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan tidak dapat diganti atau mengundurkan diri karena telah dipilih berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Indonesia.
  • Dibutuhkan pembentukan sekretariat untuk Komisi Ahli dengan maksud untuk menyebarkan informasi dari hasil rapat ini agar semua komisi ahli tidak miss informasi.
  • Sebelum puncak Rapat Komisi Ahli dilakukan, komisi dalam rapat ini akan dibagi menjadi beberapa subkomisi untuk membahas beberapa hal berbeda, yaitu:
  • Penyakit Hewan di UPT Pembibitan.
  • Melakukan review pada 22 jenis PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis).
  • Melakukan analisis resiko terhadap rencana pemasukan MBM dari Kanada, pemasukan sapi dari dan daging sapi dari Meksiko, dan sapi Galician Blonde dari Spanyol.

Pokok bahasan pada rapat:

  • Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, definisi dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan/atau kematian yang tinggi pada hewan, yang nantinya akan berdampak besar pada keresahan masyarakat, bersifat zoonotik, dan menyebabkan kerugian ekonomi.
  • Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 yang membahas mengenai PHMS, 22 jenis penyakit yang masuk ke dalam kategori ini adalah:
No. Nama Penyakit Penyebab
1. Salmonellosis Salmonella spp.
2. Sindrom reproduksi dan respirasi babi Betaarterivirus suid 1
3. Antraks Bacillus anthracis
4. Brucellosis (B. abortus) Brucella abortus
5. Flu burung patogenisitas rendah (LPAI) dan patogenisitas tinggi (HPAI) Virus influenza tipe A
6. Helminthiasis Cacing parasit
7. Septisemia epizotik Pasteurella multocida
8. Ensefalitis virus Nipah Nipah henipavirus
9. Rabies Lyssavirus rabies
10. Leptospirosis Leptospira spp.
11. Flu babi Virus influenza tipe A
12. Penyakit Jembrana Jembrana disease virus
13. Tuberkulosis sapi Mycobacterium bovis
14. Paratuberculosis Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
15. Brucellosis (B. suis) Brucella suis
16. Demam babi Virus demam babi klasik
17. Rhinotracheitis sapi infeksius Bovine alphaherpesvirus 1
18. Sistiserkosis Cysticercus bovis dan C. cellulosae
19. Penyakit surra Trypanosoma evansi
20. Demam Q Coxiella burnetii
21. Kampilobakteriosis Campylobacter spp.
22. Toksoplasmosis Toxoplasma gondii

 

  • Reaksi awal adalah melakukan kegiatan pengendalian penyakit dan kemudian menghilangkan infeksi dalam jangka waktu sesingkat mungkin dan dengan cara yang paling hemat biaya, atau setidaknya untuk kembali ke status quo yang ada sebelumnya dan untuk memberikan bukti objektif dan ilmiah bahwa salah satu dari tujuan ini telah tercapai.

Adapun program karantina harus meliputi:

  • Kontrol perbatasan internasional untuk mencegah penyelundupan atau masuknya hewan, produk hewani, dan barang berbahaya lainnya yang tidak terkendali. Pada saat yang sama, program perbatasan harus menyediakan metode hukum untuk sertifikasi kesehatan hewan yang sehat pada pra dan pasca karantina.
  • Kondisi karantina harus dinegosiasikan dengan negara-negara pengekspor untuk impor hewan, plasma nutfah, dan produk hewan yang aman. Hal ini mencakup pengujian pra-ekspor dan karantina, sertifikasi kesehatan hewan dan inspeksi pasca-kedatangan yang diperlukan, pengujian dan karantina.
  • Pemeriksaan orang dan barang yang tiba di bandara dan pelabuhan internasional.
  • Periode karantina tergantung pada periode inkubasi suatu penyakit. Namun dalam praktiknya, masa karantina selama 30 hari mencakup hampir semua penyakit.
  • Untuk rabies, periode karantina harus sekitar enam bulan.
  • Selama masa karantina, hewan harus disaring secara menyeluruh untuk infestasi parasit dengan pemeriksaan feses dan cacing, yang dilakukan pada hari ke-23/24, jika perlu.
  • Hewan-hewan juga harus dicelupkan atau disemprotkan cairan pembersih khusus pada hari ke 25/26 untuk menghilangkan ektoparasit jika ada.

Pencegahan kontaminasi lingkungan:

  • Tempat (gudang, kandang atau padang rumput) harus dicegah dari kontaminan.
  • Eliminasi parasit dari inang pada waktu yang paling tepat dengan menggunakan anti parasitisida sehingga mencegah kontaminasi.
  • Penghancuran parasit dewasa di inang mencegah pengusiran telur atau larva dan kontaminasi lingkungan yang terkait.
  • Obat ovicidal sebaiknya digunakan untuk menghancurkan telur, sehingga mencegah kontaminasi lingkungan.
  • Perawatan antel mental sebelum musim hujan menggunakan obat-obatan larvicidal akan mencegah kontaminasi padang rumput, gudang, dan kandang.
  • Pembuangan tinja yang tepat akan memberikan kontrol terhadap parasit monoxenous hewan yang ditularkan melalui feses.

Kontrol dan kurangi infeksi segera setelah wabah terjadi dengan cara:

  • Pisahkan hewan yang sakit.
  • Periksa semua hewan, produk hewani, kendaraan, dan orang yang masuk dan keluar dari peternakan.
  • Hindari merumput di tempat umum.
  • Sediakan celup kaki yang mengandung desinfektan di pintu masuk peternakan/gudang, persiapkan sanitasi, dan jaga kebersihan.

Prinsip-prinsip umum pengendalian dan eradikasi penyakit:

  • Menerapkan praktik kebersihan dan sanitasi yang baik saat menangani ternak, termasuk desinfeksi semua personil dan peralatan.
  • Menghapus bahan yang berpotensi terkontaminasi dari lingkungan, dengan cara desinfeksi, penghancuran dan / atau pembuangan yang aman. Pembersihan dan desinfeksi tempat yang menampung hewan yang terinfeksi, penghancuran bahan pakan yang terkontaminasi dan bahan lainnya dan penguburan atau pembakaran bangkai hewan yang terinfeksi juga perlu dilakukan.
  • Mencegah pemberian makanan dari bahan yang terkontaminasi.
  • Bangkai hewan yang terinfeksi harus dibuang dengan aman (penguburan dalam-dalam dan jauh dari pemukiman atau dibakar).
  • Pemberian vaksin

Pedoman Teknis untuk pemilihan vaksin:

  • Masa kadaluarsa vaksin minimal adalah 1 tahun
  • Vaksin dapat memberikan kekebalan dalam jangka waktu setidaknya 1 tahun
  • Dosis vaksin adalah 1 ml per SC atau IM
  • Vaksin aman diberikan kepada hewan muda (anak) dan hewan betina yang sedang hamil.
  • Vaksin dilengkapi dengan leaflet yang berisi petunjuk penggunaan, penyimpanan, bahan, dll., dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan tidak mudah terhapus
  • Vaksin harus memiliki kandungan cairan virus inaktif rabies strain Pasteur minimal 1 IU
  • Setiap batch produk wajib memiliki sertifikasi analisa dari produsen
  • Vaksin telah terdaftar sebagai obat hewan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan
  • Vaksinasi harus dilakukan dengan konsultasi dokter hewan

Rekomendasi Komisi Ahli pada Rapat Subkomisi Lain:

  • Pemasukan MBM dari Kanada: komisi ahli merekomendasikan untuk melakukan analisis resiko yang lebih mendalam dengan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi. Harus dilakukan pertemuan khusus dengan Komisi Kesehatan Hewan dari Kanada untuk membahas situasi BSE di Kanada saat ini.
  • Pemasukan sapi dari Mexico: menetapkan persyaratan kesehatan hewan dan menyeleksi dengan ketat setiap sapi dan daging sapi yang masuk agar tuberkulosis dan brucellosis dapat diakomodir secara khusus. Status BSE di Meksiko juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara teknis.
  • UPT pembibitan harus memperhatikan penyakit dari kelompok leukosit dan penyakit Pullorum.

PENUTUP

Demikian perjalan dinas ini telah dilaksanakan, dan laporan ini disusun agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Maret 2019

Pelaksana Tugas,

drh. Malik Adnan Hanafi                                                             drh. Rian Permana

NIP: 19930519 198902 1 001                                                      NIP: 19990811 200901 1 004

Baca Juga : Contoh Laporan PKL

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi

contoh laporan perjalanan

Ada banyak format yang bisa digunakan untuk menulis laporan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi, gaya dapat diarahkan baik oleh preferensi pribadi penulis atau kantor yang bersangkutan. Gaya/format apapun yang dipilih, laporan harus memiliki beberapa fitur umum yang meliputi tanggal pembuatan laporan, tujuan, waktu dan tempat, serta hasil dari perjalanan dinas.

Berikut adalah contoh sederhananya dalam bentuk kunjungan puskesmas dalam kota.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
Jl. Pondok Rumput 2, Gg. Biawas No.11, RT 05/RW 11
Kab Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Tujuan Perjalanan Dinas

  • Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Warung Jambu.
  • Memperoleh data dan informasi sekaligus memberikan petunjuk/arahan tentang pelayanan kesehatan dalam Program Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda.
  • Memberikan arahan mengenai tata kelola administrasi dan keuangan, serta berbagai kemungkinan permasalahan-permasalahan yang ada di Puskesmas Warung Jambu berkaitan dengan pelaksanaannya.

Waktu dan Tempat

  • Waktu pelaksanaan : 20 Februari 2019
  • Tempat kegiatan : Puskesmas Warung Jambu di Jl. Gatot Subroto 1 No. 21, Bantarjati,                                           Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

III. Pelaksana Tugas

Nama                : Faridatul Maimanah, A.Md.Keb
NIP                   : 19930519 198902 1 001
Jabatan            : Bidan Uptd Puskesmas Pondok Rumput
Pangkat            : Penata Muda Tk. I (III/b)

Nama                : Zainul Muttaqin, A.Md.Kep
NIP                   : 19990811 200901 1 004
Jabatan            : Perawat Uptd Puskesmas Pondok Rumput
Pangkat            : Penata Muda (III/a)

1. Hasil/Kesimpulan

  • Tidak tersedianya kolom pencatatan kunjungan pasien jaminan kesehatan, baik dalam pelayanan Jamkesmas, Jampersal, maupun Jamkesda pada buku Registrasi Umum Puskesmas (RUP), sehingga RUP tersebut dianggap perlu untuk direvisi.
  • Masalah setoran pendapatan Puskesmas dari klaim pelayanan Jamkesmas dan Jampersal ke kas daerah merupakan salah satu alasan tidak diajukannya klaim oleh Puskesmas.
  • Tidak ada klaim pelayanan pasien Jamkesmas ke Dinas Kesehatan dengan alasan tidak adanya peserta di Puskesmas Warung Jambu.
  • Masih ada pelayanan pasien dengan Kartu Sehat (KS).

2. Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini kami buat berdasarkan perjalanan dinas yang telah kami laksanakan. Semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan segera ditindak lanjuti.

Bogor, 21 Februari 2019

Pembuat Laporan

Faridatul Maimanah, A.Md.Keb                                      Zainul Muttaqin, A.Md.Kep

NIP. 19930519 198902 1 001                                          NIP. 19990811 200901 1 004

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Konsultasi

contoh laporan perjalanan

Jenis lain dari laporan perjalanan dinas adalah laporan perjalanan dinas konsultasi dan/atau koordinasi, yang biasanya lebih sering dilakukan dalam urusan pemerintahan. Tergantung pada konsultasi dan koordinasinya, laporan bisa detail dan panjang atau singkat dan padat seperti pada contoh berikut.

LAPORAN PERJALANAN DINAS
DARI MAJENE KE POLEWALI MANDAR

A.n Ir. Ibnu Abdullah

Pendahuluan

  • Perjalanan dinas ini dilaksanakan atas dasar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Majene.
  • Adapun tujuan dari pelaksanaan perjalanan dinas ini adalah upaya konsultasi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, serta masalah pelayanan publik di Kantor Gubernur.

Hasil

  • Staf ahli memiliki peran besar dalam membantu dan memberikan arahan kepada Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, yang selanjutnya perlu dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.
  • Untuk membuat sebuah kebijakan yang sempurna, diperlukan analis kebijakan yang baik dan komprehensif, sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan publik.
  • Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan visi dan misi yang jelas agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat sejahtera.

Kesimpulan

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan, dan masalah pelayanan publik, perlu diterapkan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sosial kemasyarakatan maupun antar satuan organisasi terkait.

Penutup

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk diketahui dan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Majene, 11 Oktober 2019

Pembuat Laporan,

 

 

Ir. Ibnu Abdullah

NIP. 19561231 198403 1 007

Baca Juga : Contoh Laporan Magang

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Monitoring Sekolah

contoh laporan perjalanan

Laporan perjalanan dinas monitoring sekolah memiliki format awal yang sedikit berbeda dari beberapa contoh sebelumnya. Namun intinya tetap sama, yaitu harus menyertakan waktu dan tempat kegiatan, dasar, maksud dan tujuan, agenda, dan hasil, seperti dalam contoh di bawah ini.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada             : Yth. Ibu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur
Dari                  : Muhammad Zidan A. / NIP. 19620219 198303 1 010
Tanggal : 16 Maret 2019
Tembusan         : Kepala Biro Organisasi Pada Setda Provinsi Jawa Timur

DASAR

Surat Tugas Ibu Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Nomor 094/427.PK/2019 tanggal 6 Maret 2019.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud: Dalam rangka pelaksanaan monitoring realisasi dana transfer daerah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah program guru dan tenaga kependidikan tahun 2019.

Tujuan:

  • Sebagai bentuk penilaian kinerja atau penghargaan kepada guru PNSD penerima Tunjangan Profesi dan Penerima Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil).
  • Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru.
  • Meningkatkan kesejahteraan para guru di bidang pendidikan.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

  • Lama perjalanan dinas : 3 (tiga) hari
  • Tanggal berangkat : 13 Maret 2019
  • Tanggal kembali : 15 Maret 2019
  • Tempat bertugas : Dinas PPO Kota Surabaya

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

  • Melaporkan diri kepada sekretaris Dinas PPO Kota Surabaya, karena kepala dinas sedang rapat dengan Bupati.
  • Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Dinas PPO Kota Surabaya.
  • Monitoring realisasi dana transfer daerah di 2 (dua) sekolah, yaitu SD Muhammadiyah 4 Surabaya dan SMP Negeri 1 Surabaya, yang gurunya adalah penerima Tunjangan Profesi dan Penerima Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil).

HASIL YANG DIPEROLEH

  • Telah melaksanakan monitoring ke SD Muhammadiyah 4 Surabaya dan SMP Negeri 1 Surabaya tentang penyaluran Tunjangan Profesi dan Penerima Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil).
  • Informasi dari kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Surabaya adalah seorang guru sudah 2 (dua) tahun melakukan pemberkasan untuk mengikuti kegiatan PLPG, tapi belum terealisasi hingga saat ini.
  • Kepala sekolah, guru, penerima Tunjangan Profesi dan Penerima Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil), pengelola/operator dana tunjangan profesi, serta pengelola/operator dana tambahan penghasilan (Tamsil) telah mengisi 5 (lima) instrumen dengan baik dan untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola provinsi.

PENUTUP

Demikian laporan hasil perjalanan ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang bijak.

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis

contoh laporan perjalanan

Perjalanan dinas bimbingan teknis yang dilaksanakan di dalam/luar wilayah Indonesia umumnya adalah tugas langsung dari pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang tersebut. Perjalanan dinas ini dilakukan untuk kepentingan negara dan biasanya yang bertugas adalah pegawai yang bekerja di lingkungan kemendagri.

Laporan Perjalanan Dinas
Bimbingan Teknis Pengendalian Program dan Kegiatan
Diselenggarakan Oleh Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan – Asdep Pengendalian Transformasi

Pembuka acara : Ibu Teti Budi Rahmiati
Narasumber      : Bapak Bagus Pramono
Waktu               : Tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Tempat             : Hotel Malika Indah di Jl. Mega Kuningan Timur I No.1, Kuningan Barat, Jakarta

Adapun materi yang dibahas pada bimbingan teknis ini di antaranya adalah:

  1. Landasan hukum mengenai Bimbingan Teknis pengendalian program dan kegiatan dimulai dari UU No 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara sampai dengan perubahan terakhir Perpres No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  2. Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Hasil evaluasi perencanaan Renja (Rencana Kerja) maksimal harus dilaporkan 2 bulan pada tahun anggaran berikutnya.
  4. Hasil evaluasi Renstra (Rencana Strategis) maksimal harus disampaikan bulan Agustus 2020.
  5. Untuk mereview dan evaluasi kinerja ada 2 laporan, yaitu SAKIP dibuat setiap triwulan dan LAKIP dibuat tahunan.
  6. Hasil review laporan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat adalah berupa Laporan Review Kinerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Inspektorat.
  7. Evaluasi implementasi AKIP yang juga dilakukan oleh Inspektorat hasilnya berupa skor AKIP.
  8. Konsepsi Pengendalian

Dasar hukum yang digunakan adalah PP 30/2007 dengan perubahan terakhir PP 60/2008 yang menyebutkan bahwa pengendalian disebut sebagai tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko, bersama dengan penetapan dan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat, juga prosedur untuk memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif.

Jakarta, 21 Maret 2019

Pembuat Laporan,

Nelson Simanjuntak, SH, MSi

NIP. 19561231 198403 1 007

Baca Juga : Contoh Laporan PertanggungJawaban

Contoh Laporan Perjalanan Dinas Imunisasi

contoh laporan perjalanan

Perjalan dinas jenis ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang bidan atau 1 dokter anak & ibu bersama dengan 1 atau 2 orang perawat. Sedangkan laporannya bisa dibuat oleh semua atau salah satu orang yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

PEMERINTAH KOTA MALANG
UPTD KECAMATAN KAYU PUTIH
PUSKESMAS MULYOREJO PANGI
Jl. Raya Mulyorejo No.11A, Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang
Email: [email protected]

Kepada,
Yth. Kepala UPTD Kec. Kayu Putih
Puskesmas Mulyorejo Pangi
Di tempat

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor 071/KP/UPTD Kec.hrkn.3/IV-2019

II. Tujuan : Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, gizi, dan ANC                           (pemeriksaan kehamilan) di Posyandu Pandanwangi yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No.315, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang.

III. Waktu Pelaksanaan   : Rabu, 22 Juni 2019

Landasan Hukum : 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas                           di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

2) Peraturan Walikota Malang Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 3 April 2016                                                 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah                           Kota Malang.

Hasil Pelaksanaan :

1) Pelayanan Imunisasi

Jumlah anak yang diberikan imunisasi

BCG               = 20 anak

DPT/HB          = 20 anak

Polio              = 10 anak

Campak          = 20 anak

2) Pelayanan ANC

Jumlah ibu hamil yang diberikan pelayanan ANC = 7 orang

Imunisasi TT = 15 orang

3) Pelayanan Gizi

Jumlah anak 0-5 tahun yang ditimbang = 25 anak

Gizi buruk       = 0 anak

Gizi kurang      = 3 anak

Gizi baik         = 22 anak

Penutup : Demikian laporan perjalanan dinas ini kami buat agar dapat dipergunakan                           sebagaimana mestinya.

Pembuat Laporan:

  • Ega Rosa Setiana, A.Md.Keb
  • Dona Mega, A.Md.Keb
  • Nisa Nur Kharima, A.Md.Keb

Setelah melihat contoh di atas secara akurat, sangat disarankan bagi Anda untuk menulis laporan perjalanan dinas di hari yang sama dengan saat Anda pulang dari perjalanan tersebut. Meskipun atasan Anda mungkin sudah memberi tenggat waktu untuk penyerahan laporan, tapi membuat laporan pada saat kedatangan Anda selalu disarankan karena detail perjalanan Anda masih segar di benak Anda.

 

Leave a Comment